Langsung ke konten utama

Top 3 Berita Hari Ini: Awan Hitam Meulaboh, Kurikulum Darurat Covid-19

 

Top 3 Berita Hari Ini: Awan Hitam Meulaboh, Kurikulum Darurat Covid-19

Penampakan awan di Meulaboh, Aceh Barat. Istimewa

Penampakan awan di Meulaboh, Aceh Barat. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto mengatakan fenomena awan hitam memanjang yang terjadi di Meulaboh, Aceh, pada Senin, 10 Agustus 2020, murni akibat dinamika atmosfer, bukan pertanda akan terjadi gempa bahkan tsunami.

Berita terpopuler selanjutnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta seluruh sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK, tidak mencantumkan materi pembelajaran yang berulang-ulang dalam kurikulum darurat yang diterapkan dalam masa Covid-19 ini.

Dan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) membantah telah mengumumkan hasil nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, juga masuk dalam berita terpopuler hari ini. Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto mengatakan tidak mengeluarkan peringkat 10 perguruan tinggi negeri (PTN) dengan nilai UTBK tertinggi.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno:

1. BMKG Bantah Fenomena Awan Mirip Tsunami di Meulaboh Pertanda Gempa

Tangkapan layar yang terekam kamera warga diatas langit Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Aceh Barat, saat terjadinya fenomena alam awan Arcus, Senin pagi, 10 Agustus 2020. Kredit: ANTARA/Teuku Dedi Iskandar

Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Guswanto mengatakan fenomena awan hitam memanjang yang terjadi di Meulaboh, Aceh, pada Senin, 10 Agustus 2020, murni akibat dinamika atmosfer, bukan pertanda akan terjadi gempa bahkan tsunami.

"Keberadaan awan ini murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat adanya kondisi dinamika atmosfer dan tidak ada kaitannya dengan potensi gempa atau tsunami maupun hal-hal mistis," kata Guswanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.

Secara ilmiah dalam dunia Meteorologi, fenomena awan tersebut dinamakan dengan awan Arcus. Awan Arcus merupakan awan yang lazim terjadi meskipun frekuensi kejadiannya jarang, tambah dia.

2. Kurikulum Darurat Covid-19, DIY Larang Sekolah Masukkan Materi Berulang

Petugas melakukan verifikasi data saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Danurejan, DI Yogyakarta, Kamis 4 Juni 2020. PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta secara "real time online" (RTO) tersebut menerapkan standar protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta seluruh sekolah, khususnya tingkat SMA/SMK, tidak mencantumkan materi pembelajaran yang berulang-ulang dalam kurikulum darurat yang diterapkan dalam masa Covid-19 ini.

Penghilangan materi pelajaran yang sifatnya berulang itu dinilai efektif menyederhanakan kurikulum ketika sebagian besar sekolah belum bisa menggelar kegiatan tatap muka akibat pandemi.

“Materi-materi yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya tak perlu dimasukkan lagi di jenjang berikutnya, itu sudah sangat mengurangi durasi pembelajaran jarak jauh ini,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Didik Wardoyo, kepada Tempo, Senin, 10 Agustus 2020.

3. LTMPT Bantah Soal Peringkat 10 PTN Bernilai UTBK Tertinggi

Sejumlah peserta mengikuti pelaksanaan UTBK Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Ahad, 5 Juli 2020. Sebanyak 5.239 orang peserta mengikuti UTBK SBMPTN 2020 di Universitas Udayana yang dilaksanakan dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. ANTARA/Fikri Yusuf

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) membantah telah mengumumkan hasil nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020.

Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto mengatakan tidak mengeluarkan peringkat 10 perguruan tinggi negeri (PTN) dengan nilai UTBK tertinggi. “Yang valid kalau keluar dari web resmi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa, 11 Agustus 2020.

LTMPT akan mengumumkan hasil UTBK SBMPTN 2020 pada Jumat, 14 Agustus 2020, mulai pukul 15.00 WIB. Pengumuman lewat laman utama LTMPT ditambah selusin laman mirror. Penyebaran akses itu untuk mengantisipasi serbuan peserta yang ingin segera melihat hasil nilai UTBK. “Sertifikat nilai UTBK bisa diunduh mulai Sabtu, 15 Agustus 2020,” kata dia.

Harian Kompas Kompas TV Live Radio Kompasiana.com Kompaskarier.com Gramedia.com Gramedia Digital GridOto.com Bolasport.com Grid.id Kontan.co.id Kgmedia.id www.kompas.com Epaper gratis MASUK www.kompas.com News Tren Hype Food Money Bola Tekno Sains Otomotif Lifestyle Health Properti Travel Edukasi JEO Kolom Images VIK Bagikan: Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Komentar: 2 Home News Nasional Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib. Halaman Selanjutnya "Yang menyedihkan itu korban dan… Halaman: 1 2 3 Show All Video Pilihan Tag: LPSK RUU PKS DPR Berita Terkait Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kementerian PPPA Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Disahkan Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS Disahkan Komentar 2 Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Kata Kan Minggu, 9 Agu 2020 | 06:48 WIB ketua dpr nya juga bungkem , yang seharusnya dia yang bersuara Dodi Jamian Jumat, 7 Agu 2020 | 10:11 WIB gila ini undang2 buat extortion / blackmail / ngancem ntar. awalnya pasangan udah konsensual, ujung2nya ntar satu pihak ngakunya pelecehan seksual. jgn buru2 kyk uu ite pasal karet. di indo masih tersangka aja udah dikira terdakwa. nanti hancur nama baik orang2 yg kena false accusation. Terkini Lainnya Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Nasional 12/08/2020, 11:54 WIB Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Nasional 12/08/2020, 11:30 WIB Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Nasional 12/08/2020, 11:28 WIB Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Nasional 12/08/2020, 11:22 WIB Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Nasional 12/08/2020, 11:21 WIB Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Nasional 12/08/2020, 10:45 WIB Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Nasional 12/08/2020, 10:44 WIB Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Nasional 12/08/2020, 10:40 WIB Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Nasional 12/08/2020, 10:22 WIB Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Nasional 12/08/2020, 10:14 WIB Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 09:53 WIB Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Nasional 12/08/2020, 09:42 WIB Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Nasional 12/08/2020, 09:34 WIB 1 2 3 Next Terpopuler 1 Kapolri: Kembalikan atau Kau Saya Pidanakan! Dibaca 261.227 kali 2 Ini Nama Cucu Keempat Presiden Jokowi Dibaca 72.676 kali 3 UPDATE 11 Agustus: Tambah 1.693, Total Ada 128.776 Kasus Covid-19 di Indonesia Dibaca 46.239 kali 4 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo Dibaca 42.595 kali 5 Lagi, 13 Lembaga Akan Dibubarkan pada Akhir Agustus 2020 Dibaca 30.384 kali Now Trending Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? komentar di artikel lainnya Mungkin Anda melewatkan ini Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab Close Ads X Jelajahi Kompas.com Bola Tekno Otomotif Internasional News Nasional Megapolitan Entertainment Money Sains Regional Properti Lifestyle Travel Edukasi Images VIK Ohayo Jepang Pesona Indonesia Kolom JEO Kompas Video Skola Artikel Terpopuler Artikel Terkini Topik Pilihan Artikel Headline www.kompas.com Penghargaan dan sertifikat: WOW Brand Indonesia 2019 Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News International Fact-Checking Network Kabar Palmerah About Us Advertise Policy Pedoman Media Siber Career Contact Us Copyright 2008 - 2020 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Harian Kompas Kompas TV Live Radio Kompasiana.com Kompaskarier.com Gramedia.com Gramedia Digital GridOto.com Bolasport.com Grid.id Kontan.co.id Kgmedia.id www.kompas.com Epaper gratis MASUK www.kompas.com News Tren Hype Food Money Bola Tekno Sains Otomotif Lifestyle Health Properti Travel Edukasi JEO Kolom Images VIK Bagikan: Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Komentar: 2 Home News Nasional Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib. Halaman Selanjutnya "Yang menyedihkan itu korban dan… Halaman: 1 2 3 Show All Video Pilihan Tag: LPSK RUU PKS DPR Berita Terkait Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kementerian PPPA Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Disahkan Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS Disahkan Komentar 2 Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Kata Kan Minggu, 9 Agu 2020 | 06:48 WIB ketua dpr nya juga bungkem , yang seharusnya dia yang bersuara Dodi Jamian Jumat, 7 Agu 2020 | 10:11 WIB gila ini undang2 buat extortion / blackmail / ngancem ntar. awalnya pasangan udah konsensual, ujung2nya ntar satu pihak ngakunya pelecehan seksual. jgn buru2 kyk uu ite pasal karet. di indo masih tersangka aja udah dikira terdakwa. nanti hancur nama baik orang2 yg kena false accusation. Terkini Lainnya Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Nasional 12/08/2020, 11:54 WIB Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Nasional 12/08/2020, 11:30 WIB Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Nasional 12/08/2020, 11:28 WIB Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Nasional 12/08/2020, 11:22 WIB Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Nasional 12/08/2020, 11:21 WIB Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Nasional 12/08/2020, 10:45 WIB Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Nasional 12/08/2020, 10:44 WIB Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Nasional 12/08/2020, 10:40 WIB Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Nasional 12/08/2020, 10:22 WIB Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Nasional 12/08/2020, 10:14 WIB Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 09:53 WIB Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Nasional 12/08/2020, 09:42 WIB Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Nasional 12/08/2020, 09:34 WIB 1 2 3 Next Terpopuler 1 Kapolri: Kembalikan atau Kau Saya Pidanakan! Dibaca 261.227 kali 2 Ini Nama Cucu Keempat Presiden Jokowi Dibaca 72.676 kali 3 UPDATE 11 Agustus: Tambah 1.693, Total Ada 128.776 Kasus Covid-19 di Indonesia Dibaca 46.239 kali 4 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo Dibaca 42.595 kali 5 Lagi, 13 Lembaga Akan Dibubarkan pada Akhir Agustus 2020 Dibaca 30.384 kali Now Trending Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? komentar di artikel lainnya Mungkin Anda melewatkan ini Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab Close Ads X Jelajahi Kompas.com Bola Tekno Otomotif Internasional News Nasional Megapolitan Entertainment Money Sains Regional Properti Lifestyle Travel Edukasi Images VIK Ohayo Jepang Pesona Indonesia Kolom JEO Kompas Video Skola Artikel Terpopuler Artikel Terkini Topik Pilihan Artikel Headline www.kompas.com Penghargaan dan sertifikat: WOW Brand Indonesia 2019 Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News International Fact-Checking Network Kabar Palmerah About Us Advertise Policy Pedoman Media Siber Career Contact Us Copyright 2008 - 2020 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Harian Kompas Kompas TV Live Radio Kompasiana.com Kompaskarier.com Gramedia.com Gramedia Digital GridOto.com Bolasport.com Grid.id Kontan.co.id Kgmedia.id www.kompas.com Epaper gratis MASUK www.kompas.com News Tren Hype Food Money Bola Tekno Sains Otomotif Lifestyle Health Properti Travel Edukasi JEO Kolom Images VIK Bagikan: Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Komentar: 2 Home News Nasional Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib. Halaman Selanjutnya "Yang menyedihkan itu korban dan… Halaman: 1 2 3 Show All Video Pilihan Tag: LPSK RUU PKS DPR Berita Terkait Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kementerian PPPA Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Disahkan Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS Disahkan Komentar 2 Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Kata Kan Minggu, 9 Agu 2020 | 06:48 WIB ketua dpr nya juga bungkem , yang seharusnya dia yang bersuara Dodi Jamian Jumat, 7 Agu 2020 | 10:11 WIB gila ini undang2 buat extortion / blackmail / ngancem ntar. awalnya pasangan udah konsensual, ujung2nya ntar satu pihak ngakunya pelecehan seksual. jgn buru2 kyk uu ite pasal karet. di indo masih tersangka aja udah dikira terdakwa. nanti hancur nama baik orang2 yg kena false accusation. Terkini Lainnya Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Nasional 12/08/2020, 11:54 WIB Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Nasional 12/08/2020, 11:30 WIB Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Nasional 12/08/2020, 11:28 WIB Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Nasional 12/08/2020, 11:22 WIB Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Nasional 12/08/2020, 11:21 WIB Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Nasional 12/08/2020, 10:45 WIB Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Nasional 12/08/2020, 10:44 WIB Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Nasional 12/08/2020, 10:40 WIB Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Nasional 12/08/2020, 10:22 WIB Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Nasional 12/08/2020, 10:14 WIB Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 09:53 WIB Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Nasional 12/08/2020, 09:42 WIB Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Nasional 12/08/2020, 09:34 WIB 1 2 3 Next Terpopuler 1 Kapolri: Kembalikan atau Kau Saya Pidanakan! Dibaca 261.227 kali 2 Ini Nama Cucu Keempat Presiden Jokowi Dibaca 72.676 kali 3 UPDATE 11 Agustus: Tambah 1.693, Total Ada 128.776 Kasus Covid-19 di Indonesia Dibaca 46.239 kali 4 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo Dibaca 42.595 kali 5 Lagi, 13 Lembaga Akan Dibubarkan pada Akhir Agustus 2020 Dibaca 30.384 kali Now Trending Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? komentar di artikel lainnya Mungkin Anda melewatkan ini Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab Close Ads X Jelajahi Kompas.com Bola Tekno Otomotif Internasional News Nasional Megapolitan Entertainment Money Sains Regional Properti Lifestyle Travel Edukasi Images VIK Ohayo Jepang Pesona Indonesia Kolom JEO Kompas Video Skola Artikel Terpopuler Artikel Terkini Topik Pilihan Artikel Headline www.kompas.com Penghargaan dan sertifikat: WOW Brand Indonesia 2019 Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News International Fact-Checking Network Kabar Palmerah About Us Advertise Policy Pedoman Media Siber Career Contact Us Copyright 2008 - 2020 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Harian Kompas Kompas TV Live Radio Kompasiana.com Kompaskarier.com Gramedia.com Gramedia Digital GridOto.com Bolasport.com Grid.id Kontan.co.id Kgmedia.id www.kompas.com Epaper gratis MASUK www.kompas.com News Tren Hype Food Money Bola Tekno Sains Otomotif Lifestyle Health Properti Travel Edukasi JEO Kolom Images VIK Bagikan: Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Komentar: 2 Home News Nasional Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib. Halaman Selanjutnya "Yang menyedihkan itu korban dan… Halaman: 1 2 3 Show All Video Pilihan Tag: LPSK RUU PKS DPR Berita Terkait Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kementerian PPPA Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Disahkan Politikus Nasdem Interupsi Paripurna, Minta RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS Disahkan Komentar 2 Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Kata Kan Minggu, 9 Agu 2020 | 06:48 WIB ketua dpr nya juga bungkem , yang seharusnya dia yang bersuara Dodi Jamian Jumat, 7 Agu 2020 | 10:11 WIB gila ini undang2 buat extortion / blackmail / ngancem ntar. awalnya pasangan udah konsensual, ujung2nya ntar satu pihak ngakunya pelecehan seksual. jgn buru2 kyk uu ite pasal karet. di indo masih tersangka aja udah dikira terdakwa. nanti hancur nama baik orang2 yg kena false accusation. Terkini Lainnya Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Sejumlah ASN Terjangkit Covid-19, Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Nasional 12/08/2020, 11:54 WIB Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Wapres Minta Pemda dan Swasta Sediakan Ruang Laktasi bagi Pekerja Menyusui Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Kejagung Batal Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 11:38 WIB Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Kaukus Perempuan Parlemen: Pengesahan RUU PKS Tak Mudah karena Ada Pertarungan Ideologi Nasional 12/08/2020, 11:30 WIB Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Kasus Nurhadi, KPK Sita Lahan Kebun Kelapa Sawit di Padang Lawas Sumatera Utara Nasional 12/08/2020, 11:28 WIB Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Bantuan Rp 28,8 Triliun bagi UMKM Diharap Optimalkan Perekonomian Nasional 12/08/2020, 11:22 WIB Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa Dicabut, Mahfud Minta Polemik Dihentikan Nasional 12/08/2020, 11:21 WIB Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Nasional 12/08/2020, 10:45 WIB Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Saat Korban Kasus Kekerasan Seksual Diharapkan Tak Hanya Diam... Nasional 12/08/2020, 10:44 WIB Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting Nasional 12/08/2020, 10:40 WIB Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Marak Kasus Kekerasan Seksual Dinilai Jadi Alasan Urgensi Pengesahan RUU PKS Nasional 12/08/2020, 10:22 WIB Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Tingkat Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Tinggi Nasional 12/08/2020, 10:14 WIB Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Kejaksaan Agung Tangkap dan Tahan Jaksa Pinangki Nasional 12/08/2020, 09:53 WIB Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Didukung PAN, Gibran Akan Temui Zulkifli Hasan Siang Ini Nasional 12/08/2020, 09:42 WIB Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Kejaksaan Agung Tetapkan Jaksa Pinangki Tersangka Dugaan Korupsi Nasional 12/08/2020, 09:34 WIB 1 2 3 Next Terpopuler 1 Kapolri: Kembalikan atau Kau Saya Pidanakan! Dibaca 261.227 kali 2 Ini Nama Cucu Keempat Presiden Jokowi Dibaca 72.676 kali 3 UPDATE 11 Agustus: Tambah 1.693, Total Ada 128.776 Kasus Covid-19 di Indonesia Dibaca 46.239 kali 4 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo Dibaca 42.595 kali 5 Lagi, 13 Lembaga Akan Dibubarkan pada Akhir Agustus 2020 Dibaca 30.384 kali Now Trending Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Kejagung Duga Jaksa Pinangki Terima Suap Rp 7 Miliar Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Rincian Semua Pelanggan PLN yang Mendapat Subsidi Tagihan Listrik Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19 Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Bupati Agam Tersangka Ujaran Kebencian, Gerindra Kirim Surat Keberatan ke Kapolri Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Cara Memastikan Dapat Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pekerja yang Tunggak Iuran BP Jamsostek Tetap Dapat Subsidi Gaji Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? Kenapa Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat BLT Rp 600.000? komentar di artikel lainnya Mungkin Anda melewatkan ini Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Didatangai Ketua DPRD, Siswi di Magetan yang Tinggal di Bekas Kandang Ayam Menangis Ingin Tetap Sekolah Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak [POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 Mendagri: Presiden Minta Pemda Susun Perda Protokol Kesehatan Covid-19 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab 49 Tenaga Medis RSUD Wonogiri Sembuh, 30 Orang Menunggu Hasil Swab Close Ads X Jelajahi Kompas.com Bola Tekno Otomotif Internasional News Nasional Megapolitan Entertainment Money Sains Regional Properti Lifestyle Travel Edukasi Images VIK Ohayo Jepang Pesona Indonesia Kolom JEO Kompas Video Skola Artikel Terpopuler Artikel Terkini Topik Pilihan Artikel Headline www.kompas.com Penghargaan dan sertifikat: WOW Brand Indonesia 2019 Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News International Fact-Checking Network Kabar Palmerah About Us Advertise Policy Pedoman Media Siber Career Contact Us Copyright 2008 - 2020 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR... Kompas.com - 07/08/2020, 08:25 WIB Bagikan: Komentar (2) Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. Lihat Foto Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.(ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI) Penulis Sania Mashabi | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) dinilai sangat diperlukan saat ini. Banyak elemen masyarakat yang mendorong agar RUU tersebut segera disahkan DPR. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Livia Istania DF Iskandar mengungkap beberapa alasan mengapa RUU PKS perlu segera disahkan. Pertama, karena Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual. "(Sehingga) penuntut umum dan hakim itu paham apa yang harus dilalui korban," kata Livia dalam webinar bertajuk 'Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif', Kamis (6/8/2020). Baca juga: Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS Kedua, yakni terkait bukti kekerasan seksual yang menjadi salah satu poin dalam RUU PKS. Livia menilai, seharusnya surat dari psikolog dan dokter kejiwaan saja sudah cukup sebagai barang bukti. Bukti berupa keterangan saksi korban juga dianggap Livia sudah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. "Dan ini kita juga di LPSK kami juga mendapati kasus banyak-banyak yang tiba-tiba SP3 atau yang tidak dilanjutkan karena masalah (bukti)," ujarnya. Kemudian yang terakhir adalah, ketentuan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual agar hal serupa tak terulang kembali. Ia mengatakan, rehabilitasi dalam RUU PKS tidak menjadi opsi selain hukuman kurungan, tetapi kewajiban yang harus dijalani selama menjalani masa pidana. "Jadi bukan sebagai alternatif dari pemidanaan tapi selama pemidanaan itu perlu ada rehabilitasi itu supaya keberulangannya tidak," imbuhnya. Livia juga mengatakan, korban kekerasan seksual pun sering mengalami dampak sosial. Menurut dia, ada korban kekerasan seksual beserta keluarganya yang diasingkan oleh lingkungan karena dianggap sebagai aib.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Urgensi RUU PKS untuk Segera Disahkan DPR...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/08253531/urgensi-ruu-pks-untuk-segera-disahkan-dpr.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Krisiandi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Alasan MG Berani Luncurkan Mobil Kedua di Indonesia

  Alasan MG Berani Luncurkan Mobil Kedua di Indonesia MG ZS meluncur di Indonesia pada Maret 2020. (Dok. MG Motor Indonesia) Jakarta, CNN Indonesia -- MG Motor Indonesia  menyatakan produk perdana mereka, ZS, dapat diterima dengan baik oleh konsumen dalam negeri. Ini dibuktikan berdasarkan penjualan yang diklaim di luar ekspektasi perusahaan. MG merilis produk perdana pada Maret, yakni ZS, sebuah Sport Utility Vehicle (SUV) ringkas lima penumpang seukuran Honda HR-V dan Suzuki S-Cross. Mobil itu dibekali mesin 1.500 cc dengan transmisi otomatis triptonic. Mesin itu menghasilkan 114 hp dan torsi 150 nm. ZS tersedia dalam dua varian, Excite yang dilego Rp255,8 ju...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kejagung: Jaksa Pinangki Diduga Terima Rp7 M dari Djoktjan

Kejagung: Jaksa Pinangki Diduga Terima Rp7 M dari Djoktjan thr , CNN Indonesia | Rabu, 12/08/2020 11:16 WIB Bagikan :   Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima suap dari Djoko Tjandra Rp7 miliar (CNN Indonesia/ Andry Novelino) Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Pinangki Sirna Malasari   diduga menerima  suap sebesar Rp7 miliar dari terpidana korupsi hak tagih (c essie ) Bank Bali, Djoko Tjandra . Sejauh ini, Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setyono mengatakan nominal tersebut masih dugaan sementara dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya